TERKINNI.COM – Korea mengajukan protes keras terhadap Jepang atas pembaruan klaim teritorial Tokyo atas Dokdo dalam buku diplomatik tahunan terbarunya.
Klaim tersebut adalah ‘Korea telah lama mempertahankan kendali efektif atas Dokdo dengan penempatan permanen personel keamanan di sana’ yang dimasukkan dalam Buku Biru Diplomatik 2023. Klaim tersebut berarti Jepang menyatakan Korea telah melanjutkan “pendudukan ilegal” di wilayah tersebut tanpa dasar hukum.
Lim Soo Suk, juru bicara kementerian luar negeri Korea, mengatakan “Kami memprotes keras klaim kedaulatan Jepang yang berulang kali tidak adil atas Dokdo, dimana Dokdo merupakan wilayah kedaulatan kami secara historis, geografis, dan di bawah hukum internasional.”
Dia juga mengatakan bahwa Jepang harus “mengakui dengan jelas” bahwa mengulangi klaim semacam itu tidak berkontribusi pada pembangunan hubungan berorientasi masa depan antara Seoul dan Tokyo.
Kementerian memanggil Naoki Kumagai, perwakilan Kedutaan Besar Jepang di Seoul untuk menyampaikan pesan protes resmi.
Jepang juga telah menghilangkan janjinya dalam Buku Biru Diplomatik 2023 untuk menghormati “persepsi sejarah pemerintahan sebelumnya” dalam penjelasannya tentang penanganan pemerintah terhadap masalah kerja paksa orang Korea di masa perang.
Perdana Menteri Fumio Kishida membuat janji bulan lalu setelah mengadakan pertemuan dengan Presiden Korea Yoon Suk Yeol di Tokyo. Dimana Seoul mengumumkan rencana untuk memberi kompensasi kepada para korban kerja paksa brutal Korea selama Perang Dunia II melalui yayasan domestik tanpa keterlibatan perusahaan Jepang.
Buku Biru Diplomatik 2023 tersebut menyatakan bahwa Jepang dan pemerintahan di bawah Yoon Suk Yeol sedang mencari penyelesaian atas masalah kerja paksa melalui konsultasi antara saluran diplomatik dan pertemuan antara para pemimpin kedua negara.